EPR (extended producer responsibility) memindahkan tanggung jawab sampah kemasan dari pemerintah daerah ke produsen yang melepas kemasan itu ke pasar.
Kerangka utamanya Permen LHK No. 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Aturan ini mewajibkan produsen menyusun peta jalan pengurangan sampah untuk kemasan produk dan kemasan layanan makanan/minuman yang mereka produksi.
Produsen — termasuk importir dan pemilik merek — yang produknya memakai kemasan dan masuk ke pasar Indonesia. Rumah sakit, ritel, dan hotel punya kewajiban terpisah soal pengelolaan limbah, tetapi sering diminta datanya oleh pembeli atau auditor.
Inti kepatuhan bukan dokumen, tapi jejak: berapa ton kemasan dilepas ke pasar, berapa yang ditarik kembali, ke mana perginya, dan siapa yang menerima. Tanpa angka per batch, laporan hanya estimasi — dan estimasi mudah dibantah.
Bukan langsung sanksi pidana. Risiko yang lebih nyata: pertanyaan dari pembeli besar saat due diligence, permintaan data dari auditor keberlanjutan, dan kehilangan posisi saat tender yang mensyaratkan bukti pengelolaan kemasan.
Sepuluh pertanyaan, dua menit. Hasilnya skor kesiapan dan tiga celah yang paling mendesak.
Mulai cek kesiapan